Daftar langkah-langkah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung UMKM di Indonesia selama pandemi COVID-19.

  • Program untuk UMKM
  • Pajak & Pungutan Pemerintah
  • Kartu Prakerja
  • Pelonggaran Moneter melalui instrumen kuantitatif (Quantitative Easing) oleh BI
  • Pelonggaran Kredit untuk debitur terdampak Wabah Covid 19

Program Warung Tetangga

Apa itu Program Warung Tetangga?

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) meluncurkan program belanja di warung tetangga sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat terhadap produk UMKM.

Kemenkop bekerja sama dengan Bulog dan sembilan klaster pangan BUMN meliputi RNI, Berdikari, Perindo, Perinus, PT Garam, BGR, PPI, SHS, dan Petani dalam program tersebut sebagai warehouse untuk warung UMKM atau koperasi.

Program ini juga mempermudah memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat di tengah pandemi Corona Covid-19. Untuk menghubungkan warung tradisional yang belum terhubung dengan online platform sehingga mengurangi mobilitas fisik, pemesanan dan pengantaran via jasa antar

Bisnis Seperti Apa yang Memenuhi Persyaratan?

Usaha Kecil Menengah dalam bentuk Warung atau Toko Kelontong (Pangan)

Bagaimana Cara Pendaftaran?

Pengisian data di e-form berikut yang telah disediakan oleh Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia disini:

https://www.warungtetangga.org/campaign/warung-tetangga

Keringanan Pajak & Pungutan Pemerintah

Seperti Apa Keringanan yang Dimaksud?

  • Pembebasan PPh Pasal 21 untuk pekerja sektor industri pengolahan (440 bidang industri) dengan penghasilan maksimal Rp200 juta (selama setahun).
  • Pembebasan PPh Pasal 22 impor bagi Wajib Pajak perusahaan yang menerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 102 bidang industri tertentu.
  • Pengurangan tarif PPh sebesar 30 persen bagi Wajib Pajak perusahaan penerima fasilitas KITE atau yang bergerak di salah satu dari 102 bidang industri tertentu.
  • Percepatan restitusi PPN bagi PKP berisiko rendah yang telah ditetapkan sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE atau bergerak di salah satu dari 102 bidang infrastruktur tertentu.
  • Penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen (tahun 2020 dan 2021), serta menjadi 20 persen (mulai tahun 2022)
  • Tarif PPh Badan masuk bursa (persyaratan tertentu) turun sehingga menjadi 19 persen pada tahun 2020 dan 2021, serta menjadi 17 persen mulai 2022.

Informasi lebih lengkap mengenai insentif pajak yang diberikan kepada WP terdampak pandemi corona bisa dilihat di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2020. Cek disini:

https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-23pmk-032020

Bisnis Seperti Apa yang Memenuhi Persyaratan?

Untuk pemberian insentif ini, DJP telah menentukan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) wajib pajak berdasarkan SPT tahun pajak 2018. Klasifikasi sesuai dengan KLU yang dicantumkan wajib pajak pada SPT tersebut.

“Apabila wajib pajak tidak mengisi KLU pada SPT yang dimaksud maka KLU wajib pajak ditentukan berdasarkan data KLU terakhir yang ada pada database Direktorat Jenderal Pajak”.

Sementara jika KLU yang sebenarnya berbeda dengan KLU yang tercantum pada SPT 2018 maka wajib pajak bisa melakukan pembetulan. KLU dapat diubah dengan cara pembetulan SPT.

Namun, jika SPT 2018 sedang atau telah diperiksa sehingga tidak dapat dibetulkan, Wajib Pajak bisa mengajukan perubahan data KLU pada database DJP.

“Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau wajib pajak yang bergerak di bidang usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak sesuai PMK-23/2020 namun belum menyampaikan SPT 2018 untuk segera menyampaikan SPT 2018 dengan mencantumkan KLU yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut”.

Sedangkan wajib pajak yang baru terdaftar setelah 1 Januari 2019, kode KLU yang digunakan adalah sebagaimana tercantum di Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan KPP tempat WP terdaftar.

Bagaimana Cara Pendaftaran Keringanan Pajak dan Pungutan Ini?

  1. Kunjungi situs www.pajak.go.id dan kemudian klik tombol Login di pojok kanan atas.
  2. Lalu, masukkan NPWP dan password .
  3. Kemudian, pilih tab Layanan dan klik pada icon KSWP.
  4. Selanjutnya, scroll ke bawah dan pada bagian Profil Pemenuhan Kewajiban Saya, pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan.

Program Kartu Pra Kerja

Apa itu Program Kartu Pra Kerja?

  • Program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, serta Pelaku Usaha mikro kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19.
  • Total bantuan senilai Rp. 3.550.000 yang terdiri dari:
    • Biaya Pelatihan senilai Rp 1.000.000
    • Insentif bulanan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan
    • Insentif Uang Survey ketenagakerjaan sebesar Rp 150.000

Apakah Kaaryawan Kamu Memenuhi Persyaratan?

Fokus dan Prioritas pihak/orang yang berhak untuk mengikuti program ini adalah:

  • Pekerja yang dirumahkan dan di PHK
  • Pelaku usaha mikro dan kecil yang kehilangan pendapatan dan pekerjaan.

Cara Pendaftaran Program Kartu Prakerja?

Melakukan pendaftaran ke website : https://www.prakerja.go.id/

Lalu tahapan penerimaan bantuan adalah sebagai berikut:

  • Peserta melakukan Pendaftaran pada periode yang telah ditentukan yaitu 10 April 2020 sd 16 April 2020 (Gelombang ke-1)

20 april 2020 sd 23 april 2020 ( gelombang ke-2)

  • Peserta mengikuti pelatihan secara online melalui : Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
  • Peserta mendapat Insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama empat bulan.
  • Peserta mendapat Insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk tiga kali survei

Pelonggaran Moneter melalui Instrumen Kuantitatif (Quantitative Easing) oleh BI

Apa itu Pelonggaran Moneter melalui Instrumen Kuantitatif?

  • Bank Indonesia melakukan pelonggaran moneter melalui kebijakan quantitative easing dengan cara melalui ekspansi operasi moneter melalui penyediaan term-repo kepada bank-bank dan korporasi dengan transaksi underlying SUN/SBSN dengan tenor sampai dengan satu tahun.
  • Menurunkan giro wajib minimum (GWM) rupiah masing-masing sebesar 200 bps untuk bank umum konvensional dan 50 bps untuk bank umum syariah/unit usaha syariah, mulai berlaku 1 Mei 2020
  • Tidak memberlakukan kewajiban tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM), baik terhadap bank umum konvensional maupun bank umum syariah/unit usaha syariah untuk periode satu tahun.
  • Melonggarkan kebijakan kartu kredit mengenai suku bunga, denda keterlambatan, menurunkan nilai minimum payment, dan mendukung kebijakan penerbit kartu kredit untuk memperpanjang jangka waktu pembayaran nasabah yang terdampak pandemi Covid-19

Apakah Bisnismu Memenuhi Persyaratan?

Untuk kebijakan Kartu kredit, dapat memberikan keringanan untuk Nasabah yang terdampak Covid-19. Lembaga yang berpartisipasi yaitu bank umum, bank umum Syariah dan unit usaha Syariah terkait kebijakan GWM, RIM dan PLM.

Cara Pendaftaran untuk Pelonggaran Moneter ini?

Untuk kebijakan moneter akan mulai berlaku per 1 Mei 2020. Kebijakan pelonggaran kartu kredit efektif 1 Mei 2020 (untuk mekanisme menjadi diskresi masing-masing penerbit kartu kredit)

Pelonggaran Kredit untuk Debitur yang Terdampak Wabah Covid-19.

Seperti Apa Program Pelonggaran Kredit Ini?

Ini berdasarkan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11/POJK.03/2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL melalui POJK No. 11/POJK.03/2020.

Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.

Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

  • Restrukturisasi Kredit (penurunan bunga, perubahan Jangka waktu,pengurangan tunggakan pokok &/ bunga)
  • Peningkatan Kualitas Kredit menjadi Lancar setelah di restrukturisasi. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa batasan plafon kredit.

Bisnismu Memenuhi Persyaratan?

Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Cara Pendaftaran Program Ini?

Debitur dapat mengajukan Restrukturisasi kepada Pihak Bank pemberi pinjaman List dan pengumuman oleh lembaga perbankan yang mengikuti program pelonggaran kredit : https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Pengumuman-Restrukturisasi-atau-Keringanan-bagi-Debitur-Perbankan-dan-Perusahaan-Pembiayaan-yang-Terkena-Dampak-Covid-19/OJK Update 31 Maret 2020 – Bank Umum.pdf

Comments to: Dukungan Pemerintah untuk UMKM di Tengah Wabah COVID-19

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Attach images - Only PNG, JPG, JPEG and GIF are supported.

Buka Rekening Bisnis dengan Alumak

Jelajahi kategori lain

Login

Welcome to Typer

Brief and amiable onboarding is the first thing a new user sees in the theme.
Join Typer